Kedua, kata Cahyo, efisiensi biaya sosialisasi. Gerindra mempertanyakan kesiapan keuangan daerah untuk mendukung sosialisasi transformasi ini, mengingat kondisi APBD yang terbatas.
“Ketiga yakni strategi penambahan modal. Kami meminta agar strategi penambahan modal dilakukan dengan cermat, tanpa membebani anggaran daerah yang sudah penuh tekanan,” terangnya.
Keempat, lanjut dia, diferensiasi dengan Bank Jatim. Fraksi Gerindra menyoroti potensi konflik kepentingan jika Bank Perekonomian Rakyat tidak memiliki diferensiasi yang jelas dengan Bank Jatim, terutama dalam melayani segmen ekonomi menengah ke bawah.
Kelima, komitmen pada fungsi sosial. Sebagai BUMD, Cahyo menegaskan, bahwa Bank Perekonomian Rakyat harus tetap mengutamakan fungsi sosial dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
Disamping itu, kesiapan institusi dan mitigasi risiko. Gerindra, tambah Cahyo, meminta analisis kesiapan institusi serta rencana mitigasi risiko untuk memastikan transformasi selesai tepat waktu, sebelum batas 12 Januari 2025.
