“Kita prihatin melihat Pilkada yang berujung konflik. Demokrasi itu seharusnya damai dan mendewasakan masyarakat, bukan menjadi ajang perpecahan atau penyebaran hoaks,” tegas pria yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini.
Namun, Adam menegaskan, perubahan mekanisme Pilkada harus dilakukan dengan kajian mendalam dan mempertimbangkan asas manfaat.
“Yang terpenting adalah bagaimana Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Adam yang juga Ketua Komisi C DPRD jatim ini pun mengingatkan bahwa keputusan soal mekanisme Pilkada tidak boleh terburu-buru. “Harapan kami, masyarakat terlibat aktif dalam diskusi ini. Jangan sampai hanya menjadi isu elit,” tambahnya.
Sementara itu, isu ini memancing pro dan kontra di berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai Pilkada langsung merupakan simbol demokrasi yang harus dipertahankan, sementara yang lain menyebut mekanisme ini telah membawa lebih banyak masalah daripada manfaat.
