Sementara itu menanggapi tuntutan para warga yang menginginkan adanya revisi atas Perda No 3 Tahun 2016, politisi asal demokrat ini mengaku akan ada upaya untuk duduk bersama dengan pihak birokrat.
“Tentunya harus duduk bersama dan perubahan perda bukan hanya produk di legislatif tapi bisa juga inisiatif Pemkot Surabaya. Tentunya harus ada kajian untuk perubahan perda agar sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Ia juga menyebut terbentuknya Perda tersebut sebagai payung hukum untuk pembebasan lahan surat ijo agar bisa dimiliki warga.
” Adanya Perda sebenarnya menjadi payung hukum untuk pelepasan surat ijo ” tutupnya.
