“Disitu juga ada potensi perekonomian yang nilainya triliunan rupiah, maka keberadaan BUMD Pangan Jatim diharapkan bisa menjadi alternatif menjaga suplay kebutuhan pangan Jatim maupun untuk program makan siang bergizi gratis tercukupi dengan baik. Dan ujungnya tentu potensi sumber PAD Pemprov Jatim bertambah,” beber ketua DPD AMPG Jatim.
Terkait mekanisme pembentukan BUMD Pangan, Pranaya memberikan solutif yang bisa dipilih Pemprov Jatim. Pertama, dengan membentuk BUMD baru melalui Perda. Kedua, merevisi Perda BUMD yang sudah ada dengan core bisnis mendekati BUMD Pangan untuk dilakukan spin off. “BUMD Jatim yang mendekati kriteria BUMD Pangan adalah Puspa Agro. Kalau kita spin off dari PT JGU (Jatim Graha Utama) kemudian kita suntik modal untuk mensuplai kebutuhan pangan Jatim dan IKN. Fasilitas pendukung seperti gudang, cool storage maupun lahan yang luas juga sudah dimiliki Puspa Agro, tinggal sarana dan prasarana lain yang perlu dibenahi sehingga arus barang dari dan menuju Puspa Agro semakin lancar,” beber Pranaya
“Inisiasi pembentukan BUMD Pangan ini sudah menjadi rekomendasi Fraksi Partai Golkar saat pembahasan Perda APBD Jatim 2025 kemarin. Tentu kami juga akan mengintruksikan anggota fraksi yang ada di Komisi terkait untuk segera menindaklanjuti dan berkordinasi dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim supaya segera terealisasi, agar jangan sampai kita hanya menjadi penonton di wilayah sumber lumbung pangan nasional ini,” imbuhnya. (Caa)
