“Kegagalan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim sebelumnya dalam menciptakan pemerataan pembangunan di Jatim jangan sampai terulang di tahun-tahun berikutnya. Caranya Pemprov Jatim wajib mengedepankan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui revitalisasi sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan, serta menstimulus sektor-sektor padat karya seperti UMKM agar pemerataan pembangunan di Jatim dapat terwujud. .” ungkapnya
Hal ini penting karena sejauh ini capaian indeks gini ratio dan indeks tail 2024 di Jatim masih belum menggembirakan. Ketimpangan pembangunan berbasis unsur spasial (kewilayahan) di Jatim juga masih tinggi. Di mana pertumbuhan ekonomi di Jatim masih terpusat pada wilayah-wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila maupun megapolitan Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan pembangunan di Selatan Jatim maupun di Kepulauan Jatim masih memperihatinkan.
Disisi lain setelah Raperda Tentang APBD Jatim mendapat evaluasi Kementerian Dalam Negeri, F-PKB berharap Tim Anggaran dapat segera menindaklanjuti evaluasi dimaksud. Termasuk juga, Pemprov Jatim wajib menjadikan setiap masukan dari Banggar, Komisi-komisi serta Fraksi-Fraksi di DPRD sebagai salah satu pedoman realisasi APBD 2025.
“Demi Membela Rakyat dan demi mewujudkan politik anggaran yang Rahmatan Lil Alamin, dengan mengucap BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan : menyetujui ditetapkannya Raperda Tentang APBD Provinsi Jatim 2025 menjadi Perda Jatim,” pungkas Salim Azhar. (Caa)
