Jairi juga mengaku, sudah menyampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti. Bahkan usulannya juga secara garis besar tidak hanya menghapus zonasi di tingkat SMK Negeri, melainkan zonasi secara keseluruhan. “Kami di komisi E juga mengusulkan untuk diteruskan ke Kementerian pendidikan agar zonasi dihapus. Agar masyarakat tidak bingung setiap memasuki masa pendaftaran siswa baru,”katanya.
Sistem sekolah zonasi sebenarnya tujuannya bagus. Hanya saja sistem zonasi bagus asal kualitas gurunya bagus dan fasilitas sekolah sudah lengkap. Selanjutnya, DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan akan terus mencari jalan terbaik untuk menjaga kualitas pendidikan di Jatim. “Harapannya dengan sistem zonasi dihapus ada sistem yang lebih baik lagi khususnya untuk SMA/SMK negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Jairi Irawan juga menyampaikan, punya cita-cita warga yang sakit bisa mengakaes rumah sakit dengan mudah ramah dan murah. Salah satunya mendukung program Universal Health Coverage (UHC) sebagai jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan komprehensif tanpa kendala finansial. “Saya memperjuangkan UHC yang ditanggung Pemkab dan pemprov untuk mencover 3 juta masyarakat yang belum ditanggung BPJS,”pungkasnya. (Caa)
