Padahal, lanjut Nur Qolib, Pendapatan Daerah (PAD) yang ditentukan di RPJMD disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“ Inilah yang menjadikan kami heran jika selisih pendapatan daerah yang diplot dalam RAPBD 2018 sangat jauh dengan kekuatan yang diplot di RPJMD 2016-2021,” lanjut politisi senior PPP ini.
Di tambahkannya bahwa fraksinya juga menyoroti kemampuan Pemkab Gresik dalam menangani pendapatan. Dimana pihaknya mendengar langsung dari pihak pemerintah saat pembahasan RPJMD. Dimana saat itu Tugas Husni Syarwanto (Kepala Bappelitda) mengakui kalau pemerintah tidak memiliki data potensi pendapatan daerah.
