“Program hunian yang ditawarkan pemerintah pusat harus selaras dengan kebijakan di tingkat daerah. Ini penting agar tidak terjadi benturan dengan rencana tata kelola lainnya yang sudah ada, sehingga efektif tanpa menabrak aturan tata ruang dan tata wilayah,” ujar Agus Black Hoe, Minggu (27/10/2024).
Bagi Agus, salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah memastikan tata ruang untuk kawasan perumahan tidak mengganggu kawasan industri. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kawasan industri yang cukup luas tentu memerlukan pembagian ruang yang jelas agar pembangunan perumahan tidak mengurangi ruang yang disediakan untuk kegiatan ekonomi dan industri.
“Saya akan memperjuangkan agar hunian bagi milenial tetap sesuai dengan tata ruang yang ada, tanpa mengorbankan area industri yang penting bagi perekonomian daerah,” tegasnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kepemilikan rumah di kalangan milenial terus menurun seiring dengan meningkatnya harga properti. Milenial yang ingin memiliki hunian sendiri sering kali terbentur dengan kenaikan harga yang jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan mereka. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya hidup di perkotaan yang mempersulit generasi muda dalam menyisihkan pendapatan mereka untuk membeli rumah. Agus Black Hoe menyadari bahwa kondisi ini adalah cerminan dinamika sosial dan ekonomi yang dialami oleh generasi muda saat ini.
