Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa rendahnya kinerja beberapa BUMD/Perusda merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Penyertaan modal pemerintah daerah yang besar seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan di Jawa Timur. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan dalam pengelolaan kekayaan daerah.
“Rendahnya kinerja beberapa BUMD/Perusda sebagaimana disebutkan di atas merupakan persoalan yang seharusnya dipandang sangat serius. Kondisi sebagaimana disajikan di atas mengindikasikan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah berpotensi tidak dikelola secara profesional dan oleh karenanya terindikasi tidak memberikan hasil pengelolaan yang optimal,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong eksekutif untuk meninjau kembali kapabilitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD/Perusda. Peninjauan ulang ini diharapkan dapat mengidentifikasi apakah mereka masih layak dan kompeten untuk mengelola BUMD/Perusda tersebut. Jika diperlukan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan agar dilakukan pergantian susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada BUMD/Perusda yang kinerjanya tidak optimal.
