Berangkat dari fakta-fakta ini, Cak Dedi mendesak agar Gubernur Jatim segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana agar mampu melakukan akselerasi (percepatan). “Kinerja OPD ini perlu dievaluasi, seringkali saat rapat hearing dengan mereka, selalu mengatakan segera ditindaklanjuti tapi pelaksanaan zonk lagi,” keluh politikus asal Surabaya.
Sinergitas eksekutif dan legislatif yang belum berjalan lancar, lanjut Cak Dedi juga menjadi bukti Pj Gubernur Jatim bekerja yang terbaik untuk masyarakat Jatim belum berjalan dengan baik. Khususnya di tingkat pelaksanaan berjalan belum sesuai harapan.
Ia mencontohkan, program hibah pokmas ke Bantuan Keuangan (BK) Desa. Dimana untuk program itu sampai saat ini hanya sekitar beberapa persen masuk tahap survey. tapi belum ada tindaklanjut.
“Jadi kalau satu saja terkait program BK desa ini tidak beres, berarti yang lain juga belum berjalan maksimal. Saya yakin target penyerapan terancam gagal total,” tegas Hadi Dediansyah.
Imbas dari lambannya kinerja OPD-OPD ini, lanjut Cak Dedi, tidak hanya membuat hubungan eksekutif dan legislatif menjadi kurang baik. Hal ini juga akan berdampak ke masyarakat langsung. Mengingat, program pokir ini berasal dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPRD Jatim dan direalisasikan eksekutif. “DPRD kerap kali dituduh tukang hoax. karena tidak memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Padahal faktanya jsutru di eksekutif yang bermasalah,” dalih Cak Dedi.
