Lebih lanjut, dia tak mempermasalahkan jika pemblokiran KK apabila dilakukan terhadap warga yang sudah tidak tinggal di Surabaya.
Namun, jika yang masuk dalam daftar blokir masih menetap di alamat sesuai KK, maka harus secepatnya dievaluasi.
“Batas waktu klarifikasi di 1 Agustus ini seharusnya dicabut sembari melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama warga,” kata dia.
Wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya inipun meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat memperkuat langkah sosialisasi terkait detail penerapan aturan soal pemblokiran KK kepada RT/RW.
Sementara, Ketua RW 2 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Agus Zainal Arifin menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi dan pentunjuk teknis dari Dispendukcapil perihal nama warganya yang masuk daftar blokir.
“Datanya belum ke saya cuma kok sudah diblokir,” ujarnya.
