Menurut politisi PPP ini, untuk urusan kesejahteraan bagi GTT dan PNPNSD sudah merupakan tanggungjawab dari pemerintah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh kepala dinas pendidikan Jawa Timur tersebut bisa dikatakan keliru dan ceroboh.
“Lalu bagaimana caranya sekolah untuk cari dana agar membayar BPJS kesehatan untuk GTT dan PNPSD ditempatnya. Tentunya kesulitan. Disatu sisi rawan adanya tarikan yang kemungkinan dituding pungli. Disatu sisi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan demi mensejahterakan mereka,” ungkapnya.
Harusnya, sambung Zeiniye, pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam menyusun anggaran harus berkoordinasi dengan pihak legislatif.
