Selain itu, Anik juga menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi tantangan yang harus diatasi pada tahun 2024. Untuk itu, APBD 2024 mengalokasikan sejumlah program padat karya, termasuk perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Dimana Jawa Timur supporting PDRB 58 persen adalah dari pelaku UMKM. Ini penting, kenapa APBD harus segera terealisasikan di Januari (2024), karena di situ ada beberapa program yang terkait dengan itu,” jelasnya.
Salah satu program yang dimaksud adalah kredit lunak untuk pelaku UMKM yang ada di Bank UMKM Jawa Timur. Anggaran yang disediakan mencapai Rp200 miliar, dengan bunga setara dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 4 persen.
“Di tahun 2023 juga ada namanya PROKESRA atau Program Kesejahteraan Rakyat, yang bunganya 4 persen, untuk pelaku UMKM pinjam maksimal Rp 10 juta, kemudian maksimal hari ini Rp 25 juta,” paparnya.
