Menurutnya pelimpahan pengelolaan SMA/SMK kepada provinsi ini tidak diikuti dengan asetnya. “Urusan aset ini tidak mudah dan memerlukan proses yang panjang. Seperti yang dialami SMK Negeri 2 Kota Pasuruan ini,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan untuk aset SMKN 2 Kota Pasuruan ini komunikasi yang dilakukan oleh provinsi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menangani aset dengan pemerintahan kota setempat itu sudah berjalan baik. “Karena tanah ini kan menjadi satu bidang dengan SMP. Ternyata pemerintah kota sudah memecah aset lahan ini menjadi dua bagian lahan yakni SMP dan SMK. ini segera diproses akan diserahkan kepada provinsi,” katanya.
Menurutnya keluhan yang kedua lokasi yang dimiliki oleh SMK 2 ini ternyata tidak mencukupi untuk ruang-ruang praktek yang membutuhkan ruang tambahan. Menurutnya ini menjadi permasalahan baru yang muncul dalam mengembangkan pengelolaan pendidikan.
“Solusinya kita sudah mencoba meminjam kepada kota, ada lahan pertanian yang masih dalam proses surat-menyurat yang dilakukan oleh provinsi kepada pemerintah kota. Alternatif lain juga ada karena provinsi juga punya aset yang ada di Pasuruan, yang sekarang dikelola oleh dinas pertanian. Jadi intinya Komisi C memberikan dukungan secara politis apa yang menjadi kebutuhan SMK 2 Kota Pasuruan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan,” terangnya.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim H Akik Zaman mengatakan permasalahan aset pada SMA/SMK ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai. Menurutnya ini menjadi temuan setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 10 tahun yang lalu.
