Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti masih banyaknya aset lahan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) yang masih bermasalah. Yakni masih banyak SMA/SMK yang hingga kini belum memiliki sertifikat atas lahan yang ditempatinya.
Diketahui pengelolaan (SMA/SMK) dan pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, saat ini masih terdapat 830 sekolah di Jawa Timur yang kepemilikan asetnya masih bermasalah.
Sejak Januari 2017, pengelolaan seluruh SMA/SMK sederajat se-Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. Keputusan ini merujuk pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Untuk mengetahui permasalahan tersebut Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Pasuruan, Selasa (31/1/2023). Rombongan Komisi C DPRD Jatim tersebut meliputi Kuswanto, Lilik Hendarwati, H Akik Zaman, Agustin Poliana, Suyatni Priasmoro, Mohammad Rosydi dan Agung Supriyanto.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Kuswanto mengatakan banyaknya aset SMA/SMK yang bermasalah ini menjadi hal yang wajar.
