“Dana APBD yang cukup besar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat,” terangnya.
Dengan kekuatan APBD tersebut, imbuh Adi yang juga legislator PDIP Surabaya tersebut maka, pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata.
“Tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat. Misalnya pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. Ini juga harus tumbuh, karena ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya,” imbuhnya.
APBD 2023 kata Adi, juga memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya.
“Untuk pemberdayaan UMKM, APBD menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai Rp 3 triliun. Itu sudah menjadi komitment wali kota untuk mengalokasikan 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM,” jelasnya.
