“Saya kira ini luar biasa, bagaimana sebuah aset pemerintah kota didedikasikan untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat. Ini merupakan respons kebijakan yang baik untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sebuah langkah tepat saat kita ke depan dibayangi ketidakpastian ekonomi global,” ujar Hasto.
Rumah Padat Karya sendiri tersebar di berbagai daerah di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.
Menurut Hasto, ini merupakan cerminan gotong royong kerakyatan yang mampu dikerjakan dengan baik di Surabaya yang berada dalam kepemimpinan PDI Perjuangan, di mana wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD-nya adalah kader PDI Perjuangan.
“Coba bayangkan kalau semua daerah begini, punya konsep semacam ini, pasti luar biasa, bagaimana menciptakan nilai tambah sebagai mata rantai perekonomian rakyat. Apalagi yang mengelola rumah padat karya ini adalah warga tidak mampu,” ujar Hasto yang juga didampingi Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari dan jajaran PDIP Jatim serta Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.
“Saya dorong para kader PDI Perjuangan melakukan hal-hal konkrit dalam menciptakan lapangan kerja,” imbuh Hasto.
