“Ini bukan soal dana (anggaran) semata, tapi juga menyangkut sistem ketatanegaraan. DPRD dan Gubernur Jatim sudah dibikin malu, karena ikut mengesahkan Perda yang kemudian harus batal demi hukum setelah mendapat evaluasi dari Mendagri,” tegas politikus asal Jember.
Kecerobohan seperti itu, lanjut Gus Fawait jangan sampai terulang di Raperda APBD 2023. Sebab pihaknya khawatir persoalan ini bisa berdampak sistemik bukan hanya membuat malu gubernur tapi juga bisa membahayakan gubernur dan masyarakat Jatim.
Ia juga mendapati temuan adanya penyertaan modal kepada salah satu BUMD (PT Askrida Jatim) senilai Rp.3 miliar tanpa melalui persetuan DPRD melalui Raperda. Padahal dalam aturan sudah jelas kalau mau menambah penyertaan modal kepada BUMD itu harus dibuat landasan hukum berupa Perda terlebih dulu.
“Ini maunya nyelonong saja. Saya rasa ini bukti kegagapan dan keteledoran pembantu gubernur yang tidak bisa menjaga gubernur yang juga tokoh nasional. Kalau mereka tidak bisa menjaga ya Fraksi Gerindra yang akan menjaganya supaya tidak terjerumus membuat kesalahan di ujung masa jabatan Ibu Khofifah,” beber Gus Fawait.
Sesuai jadwal, Raperda APBD Jatim 2023 akan disahkan pada 10 November 2022. “Sebelum itu, Fraksi Partai Gerindra akan memanggil ahli untuk melakukan kajian terkait temuan-temuan anggota fraksi baik yang ada di Banggar maupun komisi-komisi itu tidak membahayakan gubernur dan masyarakat Jatim,” tegasnya.
“Fraksi Partai Gerindra akan mengawal APBD supaya Clear and Clean supaya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat Jatim dan kita dorong untuk upaya antisipasi kemungkinan tahun 2023 ekonomi dunia gelap, sehingga kalaupun terjadi resesi kita bisa cepat pulih,” pungkas bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini.
