Ia mengakui, tidak dimasukkannya dana transfer yang nilainya sangat besar dalam pembahasan APBD Jatim sesuai dengan tahapan yang harus dilalui sesuai aturan itu sama halnya menyinggung bahkan menghilangkan fungsi budgeting dari DPRD.
“Temuan ini bagi Fraksi Partai Gerindra akan menjadi sebuah pertimbangan sebelum kami memberika pandangan akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2023,” ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
“Kalau itu memang membahayakan bagi Gubernur, Gerindra tidak akan segan-segan menolak. Tapi kalau masih bisa ditoleransi dan tidak membahayakan gubernur dan masyarakat Jatim, maka Fraksi Partai Gerindra akan mendukung. Prinsip, lebih baik kita ngasih obat daripada racun, meskipun pahit tapi itu menyehatkan,” imbuhnya.
Fraksi Partai Gerindra juga mencermati kinerja para pembantu Gubernur Khofifah kerap cerobah sehingga membuat nama baik tokoh nasional bahkan internasional sekaliber Ibu Khofifah menjadi tercemar bahkan leadershipnya dipertanyakan.
Di contohkan Gus Fawait, dalam pembuatan Perda Dana Cadangan untuk Pilgub Jatim 2024, disepakati bahwa dalam P-APBD 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.300 miliar dan pada APBD 2023 sebesar Rp.300 miliar. Kalaupun kurang akan dialokasikan melalui APBD 2024.
Namun, akibat kecerobohan pembantu Gubernur Khofifah saat mendapat evaluasi dari Mendagri Perda Dana Cadangan tersebut akhirnya dibatalkan. Padahal, DPRD dan Gubernur Jatim sudah menyetujui bersama untuk Perda Dana Cadangan tanpa menunggu hasil evaluasi Mendagri.
