“Siapapun berhak berorganisasi, siapapun bebas berserikat. Tapi semua ada aturannya. Dan aturan itu harus sejalan dengan filosofi negara. Karena itu, sekali lagi kami imbau kepada bupati/wali kota. Segera buat Perda, Karena ada ormas yang tingkat kabupate/kota, dan tingkat provinsi,” lanjutnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Soekarwo meminta wali kota se-Indonesia untuk menyatukan langkah demi mengawal Pancasila, dan menindak tegas siapapun dan organisasi manapun yang mencoba melanggar atau menolak Pancasila, serta yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saat ini, Pancasila sebagai fondasi bangsa sedang diganggu oleh keberadaan pihak yang ingin menolaknya,” pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.
Pakde Karwo mengatakan, salah satu sikap yang harus diambil adalah membentuk peraturan, baik itu peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota untuk pelarangan organisasi massa yang anti-Pancasila dan NKRI, serta peraturan tentang ketaatan terhadap konstitusi negara.
