Oleh karena itu Nur Fadilah berharap, pemerintah memperhatikan walaupun tidak kebutuhannya tetapi paling tidak administrasi kependudukannya karena, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut.
“Ya saat ini administrasi untuk sekolah sangat membutuhkan adanya surat kependudukan tersebut. Untuk mengakses layanan kesehatan juga membutuhkan surat kependudukan. Kalau tidak ada surat itu mereka tidak bisa mendapatkan akses seperti KIS dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan per makanan dari pemkot karena tak memiliki KK (kartu tanda keluarga) sebagai warga Surabaya,” harapnya.
Atas kondisi tersebut, Imam Syafi’i anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan sesungguhnya setiap warga negara berhak mendapatkan administrasi kependudukan.
“Karena itu ketika saya mendapatkan kabar jika sebagian besar anak ini merupakan anak dari warga eks lokalisasi Dolly. Ini sangat mengherankan, karena ini Surabaya. Harusnya tidak boleh terjadi. Jika anak itu tidak memiliki NIK atau akte,” papar politisi Nasdem ini saat mengunjungi panti Asuhan Bilyatimi pada Selasa, (11/10/2022).
Imam menambahkan, jika anak-anak ini tak memiliki NIK maka mereka tidak akan bisa mengakses intervensi yang dilakukan oleh pemkot Surabaya seperti BPJS, pendidikan maupun per makanan karena bukan warga Surabaya.
“Kita memohon pemerintah kota bisa melakukan intervensi, karena berdasarkan cerita, anak-anak ini juga lahir di Surabaya. Artinya termasuk wong Suroboyo. APBD kita ini nanti bisa mengintervensi kebutuhan anak-anak ini dan panti asuhan ini apalagi anak-anak ini sudah usia sekolah jangan sampai kemudian, mereka yang tidak mempunyai atau tidak diketahui ibu bapaknya masa depannya juga tidak jelas. Mereka ini banyak yang cerdas, kan sayang nanti,”pungkasnya.
