“Kalau anggarannya minim, bagaimana akan maksimal didalam melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut wanita yang juga Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim dirinya akan meminta penjelasan kepada tim anggaran Pemprov Jatim untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.
“Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemprop Jatim,” jelasnya.
Selain persoalan minimnya anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kependudukan pihaknya lanjut Untari, juga akan meminta penjelasan beberapa dinas yang juga memiliki hubungan dengan persoalan perempuan dan anak.
