Surabaya. Cakrawalanews.co – Sri Untari meminta kepada pemprov Jatim agar menambah untuk anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan di APBD 2023. Mengingat saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur terkait perlindungan Perempuan dan anak.
Sri Untari yang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mempertanyakan kepedulian Pemprov Jatim pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pasalnya dari alokasi yang dianggarakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan di RAPBD Jatim 2023 cukup kecil hanya 27 Miliar.
“Kita cukup kaget. Disaat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di jatim masih tinggi justru dinas yang berkaitan dengan persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?,” ujar Sri Untari dalam keterangan setelah mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim penyampaian nota keuangan RAPBD Jatim 2023 yang dibacakan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/09/22).
Menurut, Untari dengan kondisi semacam ini, bagaimana pemprov bisa melakukan upaya upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Jatim.
