“Fraksi PDI perjuangan juga meminta Eksekutif untuk mengelola dana subsidi sedemikian rupa agar betul-betul tepat sasaran dan sampai kepada sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. katanya. Prioritas kedua adalah tambahan BPOPP SMA/SMK dan MA baik Negeri maupun Swasta untuk 2 bulan, serta tambahan usulan-usulan Komisi yang tertuang dalam laporan Komisi-Komisi,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan pada Nota Keuangan Gubernur dialokasikan sebesar Rp32,535 Triliun. Menurutnya Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan perhitungan terbaru oleh Banggar, Belanja Daerah telah berubah menjadi Rp33,470 Triliun atau mengalami penambahan Belanja Daerah sebesar Rp 935,345 Miliar. “Berdasarkan perhitungan terbaru tersebut, APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,036 Triliun,” jelasnya.
Terkait Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pandangan Banggar bahwa ditetapkan Pembiayaan Daerah sebesar Rp4,036 Triliun yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp4,079 Triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp42,882 Miliar. “Pembiayaan Netto merupakan penjumlahan antara Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran, sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp4,036 Triliun yang akan digunakan untuk menutup defisit,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Jatim, Achmad Sillahuddin mengatakan Fraksi PPP dapat menerima dan menyetuji Perubahan APBD Jatim 2022. Namun ada catatan yang diperhatikan pertama meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, hal tersebut penting mengingat sebagai antisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. “Kami berharap seharusnya dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi, serta pencabutan BBM subsidi dan kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak pada inflasi, maka Ibu Gubernur memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk program pengembangan ekonomi lemah,” katanya.
Pihaknya, berharap ada program yang berpihak kepada UMKM. Selain itu, juga pelatihan terhadap keterampilan, ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk lokal berbasis daerah. Silahuddin juga mengusulkan bank milik pemerintah mempermudah akses permodalan kepada UMKM. “Selama ini sulit dijangkau dan bukan malah sebaiknya,” kata dia.




