DPRD JatimIndeks

DPRD Jatim Sahkan dan Setujui Perubahan APBD 2022

×

DPRD Jatim Sahkan dan Setujui Perubahan APBD 2022

Sebarkan artikel ini

Surabaya. Cakrawalanews.co – Seluruh Fraksi DPRD Jawa Timur menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak saat memimpin rapat paripurna pengesahan P APBD di rapat paripurna, Kamis (15/9/2022).

“Semua saran dan catatan fraksi di DPRD Jatim bisa menjadi bahan bagi pemprov Jatim untuk terus memperbaiki kinerja kedepannya,”ujar Sahat politisi asal Fraksi Golkar DPRD Jatim dan dihadapan Gubernur Khofifah Indar Parawasa, Kamis (15/9/2022).

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno mengaku sepakat dengan Badan Anggaran (Banggar) bahwa Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dari sisi Pendapatan Daerah yang dalam Nota Keuangan Gubernur Jawa Timur disampaikan telah diproyeksikan sebesar Rp 28,499 Triliun, akibat perhitungan terbaru ini telah berubah menjadi sebesar Rp 29,434 Triliun atau bertambah sebesar  Rp 935,345 Miliar.

Terkait terkait hal tersebut, pihaknya meminta Eksekutif untuk memperhatikan bahwa dalam hal belanja penggunaan kenaikan pendapatan dilakukan dua prioritas utama. Yaitu, prioritas pertama  adalah pelaksanaan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 mulai dari subsidi transportasi yaitu subsidi kapal penyebrangan, subsidi bus Trans Jatim, subsidi transportasi Petani, subsidi Ojol, subsidi UMKM, subsidi Token Listrik, subsidi Pasar Murah, subsidi Nelayan dengan data di luar DTKS di luar bantuan subsidi upah dari Kementerian Pusat, dan lain-lain  dalam rangka penanganan dampak Inflasi,” ujarnya.

Terkait dengan subsidi UMKM, utamanya pelaku usaha ultramikro, lanjut Untari Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif untuk memberikan subsidi tersebut dalam satu kali penyerahan secara menyeluruh dan bukan dicicil. Hal ini ditujukan agar subsidi lebih bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pemodalan atau belanja operasional kelompok pelaku usaha ultramikro.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *