Atas kondisi tersebut, politisi partai Gerindra ini meminta pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang biasanya dilakukan pada bulan Desember.
“Yang realistis dan efisien bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang antara Pemkot Surabaya dengan Provinsi Jatim, melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK,” terangnya pada Rabu (08/09/2022).
Dimana kata Thony, ketika sektor pekerja ini sudah mampu menjangkau daya belinya maka akan diikuti pula kemampuan daya beli masyarakat disektor informal.
Tony juga menyarankan Pemkot Surabaya untuk bisa membuat zona ekonomi agar masyarakat bisa menggerakan rantai ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
“ Saya rasa membuat zona ekonomi dengan memanfaatkan rumah- rumah padat karya dengan jalan memetakan kebutuhan masyarakat kemudian memproduksi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak nampak sporadis seperti saat ini,” jelasnya.
