Sultoni juga mengaku tidak tahu apakah setelah diterbitkan surat pembekuan itu masih boleh beroperasi atau tidak. Sebab, ia belum menanyakan tafsiran perda itu kepada bagian hukum.
“Saya tidak tahu, belum tanya ke bagian hukum, apakah boleh berjalan (beroperasi) pasar itu atau tidak, saya tidak tahu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Tri Didik Adiono yang memimpin dengar pendapat itu mengatakan apabila surat pembekuan itu sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Arini Pakistyaningsih, maka otomatis tiga pasar itu tidak punya ijin atau gugur ijinnya dan berarti ilegal.
“Kalau sudah ilegal, maka Satpol PP harus tegas menindak. Yang paling penting juga tiga pasar itu tidak boleh beroperasi lagi,” tegas Didik.
Bahkan, ia memastikan bahwa keputusan pembekuan itu sudah final, sehingga tidak perlu ada proses lagi yang perlu diributkan. Apabila ada tahapan lagi, maka akan bolak balik peratusan itu.
“Namanya sudah dibekukan ijinnya, kalau ada tahapan lagi nanti berputar-putar. Ini sudah keputusan final,” ujarnya.
Dengar pendapat itu juga dihadiri oleh belasan pedagang Pasar Induk Oso Wilangun (PIOS) yang menuntut haknya untuk segera menertibkan pasar grosir ilegal di beberapa tempat di Surabaya, terutama di Pasar Tanjungsari.
