Lebih dalam dituturkan Saifudin, bahwa berdasarkan hasil pengamatannya selama menjadi anggota DPRD Surabaya, ternyata tidak sedikit SKPD yang tidak punya kemampuan untuk membuat program terhadap dirinya sendiri, sehingga lebih menyerahkan semuanya kepada Bappeko. Dampaknya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan dengan alasan PAGUnya tidak mencukupi.
“Namun bisa jadi karena SKPD yang tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Bappeko, dan setelah diplot, mereka tidak punya keberanian untuk menolak, akibatnya mereka keteteran sendiri, salah satu kasusnya tidak mampu melakukan penyerapan secara ontime dan maksimal,” pungkasnya. (qcx/mnhdi/cn05)
