“harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung skedul waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak terkesan ada penyandraan anggaran, dan Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan kasus soal penyerapan sebelumnya, apalagi terjadi bertahun-tahun,” tegasnya. Jumat (9/10/2015)
Saifudin berpendapat, jika memang bidang perencanaan dianggap sebagai sub pekerjaan yang menghambat penyerapan, maka seharusnya sudah masuk dalam program RAPBD tahun sebelumnya yang dilakukan dalam pembahasan PAK sebagai persiapan APBD tahun berikutnya, dengan demikian proses lelang bisa lebih awal, dan pelaksanaan bisa ontime, sehingga penyerapannya sesuai target.
“Dan mestinya staf Bappeko yang bertugas mendampingi masing-masing SKPD itu mampu merencanakan sekaligus merumuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh SKPD, jangan hanya dicekoki, dan sebaliknya, SKPD juga harus berani menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot oleh Bappeko itu tidak cukup atau bahkan tidak logis, karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPDnya,” tandasnya.
