Daniel menilai banyak faktor yang membuat KPD di Sumsel tutup. Seperti lokasi kantor, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja, hingga sumber pendanaan yang kurang.
Ia mengaku pernah berkunjung ke NTT dan menemukan kantor KPD di lokasi yang tidak strategis. “Jika bisa, kantor itu aset kita beli sendiri bikin yang bagus. Kan masih murah tanah di daerah. Taruh pegawai kita disana. Gausah terlalu pegawai lokal. Kalopun Pegawai lokal, tetapi dibina agar betul-betul tahu Jawa Timur. Dia tahu komoditas Jatim dan dia tahu kebutuhan daerah dari Jatim itu apa. Harus ada keseriusan,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar dinas terkait segera mengevaluasi 26 KPD Jatim yang tersebar di seluruh Indonesia. Lantaran, KPD tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam operasionalnya.
Jika tidak dikelola serius, Daniel khawatir pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Jatim mundur. Padahal, Gubernur Khofifah sering melakukan misi dagang dengan provinsi lain untuk terus membangun ekonomi Jatim.
“Harus ada evaluasi, saya akan dorong untuk evaluasi ketika rapat nanti dengan kepala dinas. Saya akan tetap sampaikan dan minta data lengkap kondisi reel KDP di seluruh Indonesia. Nantinya kita akan tahu mana yang harus dipertahankan dan ditutup,” pungkasnya. (Caa)
