“Kami melihat progres pembangunan PPLI B3 di Dawarblandong Mojokerto sampai sekarang belum jelas kapan bisa operasional. Padahal sangat dibutuhkan keberadaanya di Jatim, seiring dengan banyaknya limbah B3. khususnya limbah medis dampak pandemi Covid-19,” kata Hidayat anggota Komisi D DPRD Jatim, Selasa (2/8/2022).
Lebih jauh politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa lambatnya operasioanal PPLI B3 itu disebabkan belum adanya pengalihan penanggungjawab (pemrakarsa) dari DLH Jatim kepada PT PJL (Pratama Jatim Lesatari). “Proses di DLH masih belum ada progres. Juga belum beralihnya tanggung jawab, banyak pekerjaan penting yang terbengkalai seperti PLN, PDAM dan PGN belum terpasang,” jelas pria asli Mojokerto ini.
Yang terpenting, lanjut Hidayat persoalan status tanah yang masih belum ada penyerahan kepada BPKAD Jatim sehingga statusnya masih milik Perhutani. “Ini menjadi kendala yang berpengaruh terhadap posisi PJL sebagai pihak pelaksana tehnis di lapangan,” ungkapnya.
Komisi D DPRD Jatim yang membidangi masalah pembangunan, kata Hidayat meminta DLH Jatim lebih agresif. Dengan statusnya yang masih pemrakarsa mengambil inisiatif untukk mendukung kegiatan-kegiatan PJL.
