Surabaya, CakrawalaNews.co – Komitmen DPRD Surabaya dalam mengawal peningkatan kualitas layanan publik kembali ditegaskan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun 2025. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah layanan transportasi umum yang dinilai masih perlu penguatan.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, DPRD mencermati bahwa peningkatan jumlah armada transportasi umum belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Hal ini tercermin dari masih lamanya waktu tunggu yang dirasakan masyarakat.
Anggota Pansus LKPJ, Cahyo Siswo Utomo, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja pemerintah kota.
“Transum itu jumlahnya lebih banyak, tapi waktu tunggu di halte itu lebih lama. Waktu itu saya tanyakan, ‘kenapa seperti itu?’ jawabannya karena animo masyarakat menggunakan transportasi publik meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik merupakan sinyal positif yang harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan terukur.
“Ketika sudah mengetahui meningkatnya animo masyarakat menggunakan transum, maka sebaiknya pemerintah kota menambah jumlah armada atau rute untuk mengatasi waktu tunggu agar bisa lebih cepat,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga memberikan perhatian pada aspek konektivitas dan kualitas layanan secara menyeluruh, termasuk integrasi antarmoda transportasi.
“Masih ada PR seperti apakah transum yang ada sekarang sudah optimal, rutenya, fasilitasnya. Termasuk koordinasi dengan penyelenggara lain seperti koneksi ke terminal, stasiun, atau airport yang belum optimal,” jelasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi, DPRD Surabaya mendorong langkah konkret berupa penyediaan armada cadangan guna memastikan layanan tetap berjalan optimal, khususnya pada jam-jam sibuk.
“Salah satu rekomendasi kami adalah menyediakan transum cadangan yang bisa beroperasi saat jam sibuk, seperti jam masuk dan pulang kerja, atau ketika armada utama sedang servis,” ungkapnya.
DPRD Surabaya menilai, penguatan sektor transportasi umum tidak hanya berdampak pada kenyamanan mobilitas warga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD memastikan setiap kebijakan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.
