Surabaya. Cakrawalanews.co – Sejumlah permasalahan tata kelola pemerintahan dan keuangan di Jawa Timur membuat DPRD Jawa Timur angkat bicara. DPRD Jawa Timur tidak ingin pembangunan dan upaya pencapaian pengentasan kemiskinan tidak dapat tercapai sesuai target.
Abdul Halim, Ketua Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, salah satu yang paling mengusik kalangan DPRD Jatim adalah tentang peran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jatim yang kurang terukur. Bahkan cenderung menggunakan pola pikir tanpa konsep matang. Sehingga seringkali dalam perjalanan pemerintahan di Pemprov Jatim terjadi persoalan-persoalan besar. “Kami menilai bahwa salah satu poin penting yang sangat krusial dalam pengambilan kebijakan adalah analisa perencanaan yang matang dan komprehensif,” jelas Abdul Halim, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi tentang Raperda tentang LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2021, Jumat (1/7/2022).
