Mantan Kadiv Humas Polri ini menegaskan, konsepn yang dilakukan BNPT adalah pencegahan. Maka pertemuan dengan Pemerintah daerah seperti Komisi A DPRD Jatim ini adalah bagian dari sinergi yang baik. “Kebetulan saat ini kami pada tahun 2021 – 2024 sedang melakukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang (Perpres RAN-PE),” sebut Boy Rafli.
Salah satu yang terus didengungkan adalah sinergitas dengan pemda melalui kementerian dalam negeri. Perlu adanya kebijakan atau regulasi sebagai langkah strategis dari pemerindah daerah menuju perencanaan aksi nasional yang sedang kita susun.
“Apalbila bapak-bapak DPRD Jatim mampu melakukan melahirkan peraturan daerah dengan mengikuti Perpres 7/2021 dan UU Terorisme, maka akan sangat bermanfaat. Kami juga kan perjuangkan door to door ke daerah-daerah rencana ini,” pungkas Boy Rafli sembari menyebutkan sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan penjajakan rencana perda tersebut. (Caa)



