Sementara itu anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menambahkan, bahwa perkembangan saat ini maka perlu ada perubahan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman. Kemudian marak munculnya berbagai aliran-aliran tentang masalah radikalisme yang berkedok agama. Menurut Fredy sebenarmya hal tersebut muncul akibat dari pemahaman yang sangat minim. “Pemahaman tentang nilai-nilai ideologi sekarang ini kan tidak seperti dulu. Kemudian terkait kebijakan nasional (Perpres 7/2021) ini harus payung hukum di daerah yang kuat,” terangnya.
Politisi Partai Golkar ini mengakui bila Jawa Timur telah memiliki Perda tentang Toleransi yang mengayomi kepentingan yang terutama menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat di Jawa Timur. Namun melihat karakteristik daerah tidaklah sama. Maka marilah kita bangun tentang nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.
“Perda No 8 2018 tentang penguatan toleransi dan kemasyarakatan itu bisa diperbaiki, agar ada muatan lokal dan menjadi materi pendidikan. karena saya melihat banyaknya bermunculan radikalisme ini karena kurangnya edukasi wawasan kebangsaan terhadap generasi muda, kita harus bicara untuk masa depan ” paparnya.
Sementara itu Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan upaya pencegahan terhadap intoleran dan radikalisme ini dilakukannya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Menurutnya harus ada penguatan terhadap wawasan kebangsaan. “Jaringan radikalisme di Indonesia ini masuk dengan berkedok agama,” ungkapnya.



