Surabaya. Cakrawalanews.co – Masih adanya catatan khusus BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Timur tahun 2021, terutama terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, membuktian kegagalan Organisaai Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprop Jatim.
Hal ini dikatakan Ketia Fraksi PDI Perjuangam DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno menyikapi hasil penilaian BPKRI terhadap LHP LKPD Jatim 2021, yang meski mendapat predikat Wajar Tanpa Penegcualian (WTP), BPK tetap memberi catatan khusus terutama terkait kemiskinan.
Menurut Untari, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terungkap berbagai permasalahan yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif di Jatim.
“Salah satunya adalah kegagalan dalam menyusun data yang akurat dalam penyusunan data masyarakat yang akan menerima manfaat program atau kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Sri
