“Sosialisasi menjadi yang utama untuk memberi pencerahan kepada pelaku UMKM tentang pentingnya standarisasi baku di mutu. Saya berharap dana desa bisa digunakan untuk sosialisasi kepada pelaku UMKM yang ada di desa – desa,” kata Mahdi usai kunker di UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya unit Keramik di kota Malang, Kamis (10/3/2022).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menyoroti regulasi sertifikasi halal yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM di tahun 2024. Kewajiban itu berlaku terutama pada pelaku UMKM di sektor makanan – minuman dan kosmetik.
Karena itu, anggota Fraksi Partai Demokrat itu mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ada di setiap kabupaten/kota di Jatim. Dengan begitu, pelaku UMKM tak perlu datang ke Surabaya untuk mengurus sertifikasi halal.
“Saya sejak dulu mengimbau agar BPOM tidak hanya ada di ibukota provinsi, tapi juga ada di ibukota kabupaten/kota atau pemda tingkat dua. Paling tidak, ada perwakilan di tingkat Bakorwil. Ini untuk mempermudah pelaku UMKM,” ujar Agus.
