Sedangkan data cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Jatim per Agustus 2015, dari wajib akta kelahiran (0-18 tahun) sebanyak 10,29 juta yang memiliki akta kelahiran sebanyak 7,8 juta atau mencapai 75,85 persen. “Yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 2,485 juta. Ini disebabkan tidak dilaporkannya anak dari pernikahan siri dan adanya persyaratan yang sulit dilengkapi oleh pemohon seperti surat keterangan lahir dari bidan/RS, dan staus anak yang tidak jelas asal usulnya,” imbunya.
Menurutnya, KTP sangat diperlukan sebagai single identity number (SID), karena ke depan semua urusan bisa dideteksi dengan KTP. Namun untuk menuju SID dibutuhkan penguatan infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi (TI). Selain itu, semua operator dan programmer yang mengerjakan proyek elektronik-KTP (e-KTP) harus berada di bawah koordinasi Kemendagri. “Jangan sampai proyek kependudukan ini dikerjakan oleh pihak lain diluar Kemendagri, karena datanya bisa diambil dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, diperlukan diskusi bersama untuk membahas langkah-langkah konkrit guna mempercepat pelayanan kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan, karena masih banyak hal yang harus diselesaikan terkait data kependudukan dan catatan sipil. “Langkah konkrit mesti segera diambil agar permasalahan data kependudukan dan catatan sipil tidak menjadi polemik di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Rakernas Capil Tahun 2015 diikuti oleh 360 peserta yang terdiri dari seluruh kepala Dinaskertransduk provinsi, kabupaten dan kota se indonesia, seluruh kepala Biro Pemerintahan, mengangkat tema “Setelah 70 Tahun Merdeka, Ayo Kerja Menwujudkan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk Menghadirkan Negara Yang bekerja, Memberikan Rasa Aman dan Melindungi Melalui Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil”.
