Tak hanya itu, jelas Khofifah, hingga saat ini sudah terdapat 24 pemkab/pemkot yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo melalui surat dari Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu Pemerintah Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto, kemudian untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan.
Oleh karena itu, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim itu berharap melalui penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.
“Jatim Bejo menjadi Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi di antara kita utamanya dalam pengadaan barang/jasa baik pemprov, pemkab/pemko se-Jatim,” jelas orang nomor satu di Jatim.
Melalui Program Jatim Bejo, Khofifah pun menyambut optimis nanti pada tahun 2022 semakin besar total transaksi serta semakin banyak pemkab/pemko di Jatim yang akan bergabung dan menggunakannya karena sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-katalog dan e-mark.(hadi)
