Ia menambahkan, saat ini proses pelaksanaan sistem publik terintegrasi yang digagasnya di Pemerintah Pusat sudah hampir rampung. Dipastikan layanan itu bisa beroperasi pada awal bulan Desember 2021.
“Jadi bukan hanya penanganan bencana saja, tetapi juga menangani kemiskinan, juga disabilitas. Mudah-mudahan nanti awal bulan depan lah bisa beroperasi. Sekarang ini lagi mikirin yang mengisi petugasnya, bagaimana caranya nanti yang bertugas itu tiga shift. Karena saya ingin ada tiga shift seperti di Surabaya,” pungkasnya.
Sementra itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Bakesbangpol BPB Linmas Kota Surabaya, Yusuf Masruh menanggapi positif rencana Mensos Risma yang akan membuat layanan publik terintegrasi di lingkup Pemerintah Pusat. Menurutnya, dengan adanya pelayanan Command Center seperti di kota Pahlawan, justru akan mempermudah masyarakat di wilayah lain ketika membutuhkan bantuan mendesak.
“Kalau Pemerintah Pusat membuat seperti CC 112, pasti akan banyak yang terbantu. Jangkauannya kan pasti lebih luas, apalagi dalam keadaan cuaca ekstrem seperti sekarang dan pandemi. itu sangat diperlukan,” kata Yusuf.
Yusuf melanjutkan, di CC 112 terdapat berbagai satgas yang disiagakan di lapangan, mulai dari Posko Terpadu, Kasatgas, BKO, dan OPD terkait yang mendukung dan menopang CC 112 untuk menanggapi keluhan masyarakat. Selama ini, CC 112 memiliki 22 orang petugas strategis. Mulai dari jajaran Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Dinas Pemadam Kebakaran (PMK), Satpol PP, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub) dan masih banyak lainnya.
