Bupati Sidoarjo menekankan bahwa industri rokok harus tetap jalan, tetapi tidak dilakukan dengan cara illegal karena akan merugikan negara. “Industri rokok harus tetap jalan, pajak yang masuk ke negara jangan sampai ada yang ngemplang pajak,” ujar Bupati Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan anggaran yang diperoleh dari DBHCHT untuk tiga program prioritas. Ketiga program itu yakni untuk Kesejahteraan Masyarakat, Penegakan Hukum dan untuk Kesehatan.
Namun, secara umum, dana DBHCHT diperuntukkan untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai, dan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal.
Pada bidang kesejahteraan masyarakat, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada para buruh rokok. Selain itu, para buruh rokok juga mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan kerja. Mereka, para buruh pabrik rokok ini juga mendapatkan bantuan modal usaha bagi yang ingin beralih profesi.
