“Kami meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk membatalkan hasil pemilihan di komisi A DPRD Jatim. Gubernur harus lebih bijaksana dalam mengasilkan sesuatu yang berkualitas, tidak hanya melihat dari kepentingan komunal, tetapi harus mengedepankan nilai-nilai integritas,” katanya.
Yusfan berharap betul kepada orang nomor satu di Jatim untuk membatalkan hasil tersebut. Pasalnya, penumpang gelap ini adalah mereka yang tidak memiliki dedikasi dan pengabdian untuk memajukan bidang penyiaran di Indonesia, khususnya di Jatim.
“Lebih pada hasil intrust daripada trust yang menggambarkan dengan kualitas penyiaran. Karenanya, kami mengharapkan agar Gubernur Jatim untuk membatalkan hasil tersebut,” ungkapnya.
Hasil temuan, lanjut dia, sebagai partai yang banyak menempatkan anggotanya di komisi A DPRD Jatim, PDIP dan PKB meminta agar calon komisioner yang lolos nantinya adalah dari titipan mereka. Dari total 7 komisioner, 2 partai ini memaksakan masing-masing mendapatkan 4 orang (PDIP), 3 Orang (PKB) jatah kursi di Komisioner KPID Jatim.
“Sehingga praktis lembaga KPID Jatim bisa dikuasai oleh partai besar di Jatim yakni PDIP dan PKB. Bila kedua partai ini yang menguasai maka arah kinerja KPID ke depannya juga tidak lepas dari kepentingan kepentingan kedua partai ini,” paparnya.
