“Jadi, Humas itu bukan hanya untuk wali kota dan wakil wali kota saja,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, saat ini wali kota dan wakil wali kota juga memiliki tim media yang aktif menyebarkan setiap agenda kerjanya di media sosial.
Meskipun demikian, Awey menilai masih ada peluang agar fungsi humas yang ada saat ini tetap dipertahankan dan tidak dikurangai yakni dengan mempertajam pembahasan di Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya.
Sementara itu, dikutip dari kantor berita antara Ketua Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, bahwa penggabungan Bagian Humas dan Bagian Umum dan Protokol karena saat itu dianggap kalau humas khusus melayani pimpinan/kepala daerah.
“Sebagai ketua pansus, saya akan mengawal jangan sampai fungsi humas ini berkurang. Saat ini masih pembahasan perwalinya, perangkat baru baru bisa diterapkan di awal 2022,” ujarnya.(hadi)
