Menurut dia, semestinya ada pengawalan saat pembahasan di Pansus Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar Bagian Humas sesuai jalurnya masuk ke Diskominfo.
Pasalnya, Salah satu fungsi bidang infomasi dan komunikasi meliputi pelaksanaan pelayanan informasi publik, kehumasan, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
Awey menyadari awak media tidak bisa mengawal maksimal karena saat itu masih dalam suasan pandemi COVID-19 sehingga rapat-rapat pansus dilakukan secara virtual.
“Tapi itu sudah telat karena sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya,” ujar anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini.
Selain itu, Awey mengkritisi nomenklatur nama perangkat daerah yang mencantumkan komunikasi pimpinan yang tentunya itu mengarah bahwa publikasi Bagian Humas cenderung hanya untuk pimpinan saja dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota saja.
Padahal, Bagian Humas itu merupakan bagian keseluruhan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mempublikasikan agenda atau program kerja dari semua perangkat daerah.
