Pemkot Surabaya sudah membuat banyak upaya terobosan demi memperpendek proses perizinan. Diantaranya pelayanan perizinan berbasis elektronik dalam wujud Surabaya Single Windows. Bagi warga yang tidak bisa mengakses layanan online ini melalui ponsel, bisa menggunakan fasilitas e-Kios yang ada di Puskesmas maupun di kelurahan. Surabaya juga punya pusat pelayanan perizinan terpadu yang ada di Siola. Ada kurang lebih 158 jenis perizinan yang dilayani di sana. Bahkan, tidak hanya melayani di “hari kerja” Senin-Jumat, pusat pelayanan perizinan ini juga buka di Hari Sabtu mulai pukul 09.00-02.00 WIB. Proses nya pun cepat. Bila syaratnya lengkap, bisa selesai dalam hitungan jam. “Karena pelayanan secara online, bisa dilakukan di manapun. Tidak ada tatap muka dan tidak bayar. Kalau ada yang bilang ada pungutan 1,8 juta, itu tidak benar. Ke depan, kami
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyambut baik pilihan BKPM yang menjadikan Surabaya sebagai locus. Menurut wali kota, itu penting untuk memotivasi Pemkot agar lebih baik lagi. “Semoga ini memotivasi teman-teman di Pemkot untuk lebih baik lagi. Kami akan terus sempurnakan agar pelayanan terus lebih baik,” sambung wali kota.
Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, Surabaya bersama Jakarta mejadi locus pelaksanaan survei dalam kemudahan berusaha. Menurutnya, dengan adanya acara diseminasi perbaikan kemudahan berusaha ini, BKPM berharap para peserta bisa mengetahui gambaran perihal upaya perbaikan dan juga kemudahan berusaha. “Arahan dari bapak presiden agar ada perubahan signifikan dalam hal peraturan perizinan, kalau bisa disatukan,” jelas Yuliot.
