Hadir dalam acara tersebut, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot, Staf Ahli Kemenko Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Bambang Adi Winarso, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi, Kepala UPTSA Surabaya Pusat, Muhammad Zoel.
Wali kota menyampaikan, pelayanan perizinan yang efektif dan efisien tidak sekadar bermakna pelayanan optimal kepada masyarakat. Tetapi, ada makna panjang dibaliknya. Sebab, bila izin lama didapat, itu berarti menunda atau bahkan mungkin menghilangkan kesempatan orang untuk bekerja. Padahal, peluang kerja tersebut berkaitan dengan upaya mencari nafkah demi menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak.
“Bagi kami, perizinan bukan sekadar kertas. Pelayanan perizinan online juga bukan gagah-gagahan ataupun untuk nyari penghargaan. Tetapi ini peluang orang untuk mencari nafkah. Untuk itu kami buat yang se-simple mungkin,” sambung wali kota.
