Surabaya. Cakrawalanews.co – Sinergi antara kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sangat penting dan vital. Oleh karena itu segala kebijakan yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif perlu untuk diselaraskan agar tidak muncul interpretasi yang berbeda sehingga berujung merugikan kepentingan masyarakat.
Satu diantara kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendapat tanggapan beragam dari kalangan DPRD Jatim adalah Pergub No.44 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Bansos dan Hibah. Pasalnya, dalam Pergub yang baru dibuat awal Agustus itu masih ada beberapa hal yang kurang jelas sehingga dikhawatirkan timbul multiinterpretasi baik di kalangan anggota DPRD maupun OPD-OPD pelaksana Bansos dan Hibah di lingkungan Pemprov Jatim.
“Makanya Kamis (12/8) ini, kita undang Gubernur Jatim Khofifah untuk melakukan sosialisasi pada kita agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak timbul kesalahpahaman akibat salah interpretasi membaca Pergub No.44 tahun 2021,” kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi usai menggelar rapat pimpinan DPRD Jatim, Kamis (12/8/2021).
