“Kita menghormati kebijakan suatu daerah, namun kepentingan masyarakat bisa diakomodir harus tetap menjadi prinsip dalam pemberian Hibah dan Bansos, sehingga perlu ada solusi,” harcp Kusnadi.
Persoalan lain menyangkut Hibah dan Bansos, lanjut Kusnadi adalah menyangkut transparansi anggaran yang ada di OPD-OPD pelaksana. Mengingat banyak yang berdalih sudah tidak ada alias kosong akibat refocusing untuk penanganan Covid-19. “Kita juga tak ingin apa yang sudah terprogram di OPD-OPD gagal terealisasi. Sebab masyarakat juga sangat berharap segera terwujud supaya bisa menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Meskipun tak terealisasi tahun ini apa yang sudah terprogram itu, paling tidak ada progres karena APBD tahun berjalan itu tak harus dihabiskan tahun ini juga. Misal melakukan Fisibility Study, survei lapangan atau tahapan-tahapan lainnya biar masyarakat tidak cemas.
“Konstituen kita juga banyak yang bertanya, jangan sampai jawaban yang kami berikan berbeda dengan eksekutif, sehingga masyarakat menjadi binggung karena tidak ada kesamaan pandangan,” pungkas Kusnadi. (Caa).
