Eko menambahkan saat PPKM Darurat, hampir seluruh pedagang menutup stand nya di SWK Deles. “Kalau memaksa buka kita tambah rugi karena pengunjung sepi. Jam buka hanya sampai sore, itupun tidak boleh makan ditempat. Selama ini kita mengandalkan pengunjung dari para mahasiswa disekitar sini yang sekarang terpaksa diliburkan,” terangnya.
Eko kembali menegaskan, kalau PPKM Darurat diperpanjang, maka dengan terpaksa ribuan pedagang sentra kuliner di Surabaya akan turun ke jalan.
Sementara itu Poniman Ketua SWK Wonorejo menuntut kompensasi ganti rugi kepada pemerintah, selama pemberlakukan PPKM Darurat. “Pemberian kompensasi ganti rugi tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 soal wabah penyakit menular. Tidak hanya pedagang namun para kuli bangunan yang proyeknya dipaksa berhenti juga patut mendapat ganti rugi,” ujarnya.
Poniman mengatakan PPKM Darurat tidak layak untuk diperpanjang karena cacat hukum. Mengacu pada pemberian kompensasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.
