Dia mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan UU 18/2017 agar perektrutan dan pengiriman bisa terfokus pada satu pintu. “Mekanisme multi doors yang berlangsung selama in telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perekrutan dan penempatan pekerja awak kapal migran Indonesia” kata Arif. ***



